 |
| Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., |
YARSIPONTIANAK.COM
(PONTIANAK) – Awali tahun 2023 Gubernur
Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., memimpin rapat awal tahun dengan
para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan
Barat di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar jalan A Yani Pontianak pada
hari Senin (2 Januari 2023).
Rapat
tersebut merupakan evaluasi capaian-capaian Pemerintah Provinsi Kalbar pada
tahun 2022 juga membahas target dan sasaran pembangunan pada tahun 2023 guna
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kalbar.
“Saya
menilai untuk Tahun Anggaran 2022 capaiannya bagus dibanding tahun lalu.
Sekarang serapan kita berada di angka 92 persen lbh, urutan 10 nasional,
pendapatan urutan 5 nasional. Saya optimis selesai perhitungan nanti bisa di
atas 95 persen. Capaian lain, rata-rata bagus. Penghargaan yang diperoleh pada
tahun ini lebih dari 50. Untuk MCP
(Monitoring Center for Prevention) saat ini sudah 92 saya yakin bisa di angka
94, sedangkan untuk SPI (Survei Penilaian Integritas) kita masuk 5 besar
terbaik dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” tuturnya Sutarmidji.
Gubernur
Sutarmidji juga mengapresiasi kinerja jajarannya yang banyak menorehkan prestasi
di segala aspek. Dirinya menyebutkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuatnya
optimis menatap Tahun Anggaran 2023 demi Kalbar yang lebih baik.
“Capaian
Pemprov Kalbar di tahun 2022 bagus, PAD Kalbar itu meningkat Rp 700 Miliar. Ini
merupakan capaian yang luar biasa. Saya berharap di tahun 2023 ini meningkat,
perkiraan saya sekitar Rp 200 Miliar dari yang kita targetkan, apabila semua
komponen pajak bisa dimaksimalkan,” ungkapnya.
Lanjutnya,
dari seluruh PAD yang berhasil dihimpun, nantinya sebagian akan diberikan
kepada seluruh 14 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalbar melalui proses
dana transfer ke daerah.
“Dari
seluruh PAD itu nanti ada 70 persen untuk daerah di bagi kabupaten atau kota
dan 30 persen akan kita alokasikan untuk pembangunan, sehingga dari APBD kita
sekitar Rp 6 Triliun nanti Rp.1 Triliun lebih sebenarnya untuk kabupaten dan kota.
Untuk bagi hasil pajak untuk kabupaten dan kota saya menekankan semuanya digunakan
untuk memprioritaskan pada infrastruktur, jangan dibelanjakan untuk lain-lain,”
tegasnya.
Gubernur
Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum meminta untuk mengevaluasi kabupaten
atau kota belum maksimal capaian
daerahnya, Ia mengatakan Kabupaten dan Kota itu setidaknya belanja
infrastruktur itu harus 40 persen.
“Jangan
sampai ada Kabupaten atau Kota belanja infrastrukturnya atau belanja modalnya
tidak sampai sebesar bagi hasil pajak yang kita transfer di Kabupaten atau Kota
tersebut, jika ada daerah seperti itu, maka sulit untuk maju,” tegasnya.
Terkait
pencabutan PPKM yang diumumkan Presiden Joko Widodo dirinya mengungkapkan siap
mengikuti arahan dari pusat.
“Pemakaian
masker tetap disarankan, sanksi tidak seperti yang dulu. Tapi ingat, kondisi ini
belum menjadi endemi, hanya pelonggaran saja, bukan berarti sebebasnya, tapi
saya mengingatkan masyarakat harus waspada karena masih ada varian – varian
lanjutan. Ini demi kebaikan bersama”, tutup Sutarmidji. (tim liputan).
Editor : Humas
Yarsi Pontianak
