 |
| Gubernur Kalbar Sutarmidji Terus Dorong Sektor UMKM Sesuai Arahan Presiden RI |
YARSIPONTIANAK.COM
(PONTIANAK) – Gubernur Kalimantan Barat H.
Sutarmidji S.H., M.Hum., mengikuti secara virtual Pertemuan Tahunan Industri
Jasa Keuangan 2023 yang dipimpin oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo l di Data
Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar jalan A Yani Pontianak pada hari Senin (6
Pebruari 2023).
Saat
pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan untuk kredit di tahun 2022
mengalami peningkatan di angka 11,3 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR)
mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun lalu.
“Bahwa
kredit di tahun 2022 tumbuh di angka 11,3 persen, ini sangat bagus, sudah
double digit. Kemudian juga tadi saya melihat tingkat permodalan CAR juga
berada di angka 25,68 persen, Ini lebih tinggi dibandingkan pra pandemi yang
berada di angka 23,31 persen, Ini baik. Kemudian sebelum masuk ke sini, tadi saya
tanya ke Pak Ketua OJK, Net Interest Margin (NIM)nya berapa sih? Dijawab oleh
Pak Ketua OJK ,4,4 persen,Tinggi banget, ini mungkin tertinggi di dunia,
mungkin. Dan, saya senang juga perkembangan industri asuransi juga semakin
baik,” tambahnya.
Dalam
arahannya Presiden Jokowi juga memberikan perhatian dan dukungan khusus pada
sektor UMKM. Karena sektor ini dianggap menjadi kekuatan bagi perekonomian Indonesia.
“Jangan
lupakan yang mikro, yang kecil, yang menengah. Berikan suntikan kepada mereka
sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi, karena di
sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat,”
tegasnya.
Lanjutnya
selain UMKM hilirisasi juga harus benar-benar diberikan dukungan yang konkrit
karena menjadi kunci keberhasilan menjadi negara maju.
“Hilirisasi
menjadi kunci bagi negara ini kalau kita ingin menjadi negara maju. Semua
komoditas hilirisasi yang terus didorong antara lain, komoditas CPO, Minerba,
SDA Laut dan lainnya. Apabila semua komoditas ini dikelola dengan konsisten
maka Indonesia akan menjadi negara maju. Jangan lupa yang namanya SDA laut kita
akan memberikan nilai tambah yang besar. Ingat bahwa dua per tiga Indonesia ini
adalah air,” jelasnya.
Di tempat
yang sama Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar mengungkapkan, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan positif di sejumlah sektor industri jasa
keuangan pada tahun 2023. Sektor-sektor tersebut diantaranya, perbankan, pasar
modal, perusahaan pembiayaan, asuransi dan dana pensiun.
Lanjutnya,
tahun ini kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 10 persen–12 persen, yang
didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7 persen–9 persen.
Kemudian, di
sektor IKNB, piutang pembiayaan di sektor perusahaan pembiayaan diproyeksikan
dapat tumbuh 13 persen–15 persen. Aset asuransi jiwa dan asuransi umum
diperkirakan tumbuh 5 persen–7 persen. Serta, aset dana pensiun juga
diperkirakan tumbuh 5 persen–7 persen.
“Tahun 2023,
kami optimis tren kinerja positif sektor keuangan akan berlanjut,” ujarnya.
Ia
menambahkan, proyeksi pertumbuhan ini dilatarbelakangi oleh tingginya optimisme
pemulihan perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dari investor pasar
modal yang mencatatkan penambahan sebanyak 71 emiten baru pada 2022, tertinggi
sepanjang sejarah pasar modal. Di 2023, total nilai emisi di pasar modal diproyeksikan
mencapai Rp200 triliun.
Sementara,
kredit perbankan dan piutang pembiayaan di tahun 2022 mengalami pertumbuhan
masing-masing sebesar 11,4 persen dan 14,2 persen lebih tinggi dari rata-rata
lima tahun sebelum pandemi sebesar 8,9 persen dan 4,4 persen.
Optimisme
tersebut juga diprediksi akan terus berlanjut di tahun ini, tercermin dengan
besarnya investasi non residen pada SBN per Januari 2023 yang mencatatkan
pembelian neto Rp49,7 triliun. Lanjutnya, premi asuransi umum dan reasuransi
tumbuh sebesar 13,9 persen mencapai Rp119 triliun.
“Namun,
premi asuransi jiwa tahun lalu mengalami kontraksi 7,8 persen. Kondisi ini
menunjukkan mutlaknya penyelesaian sejumlah masalah perusahaan asuransi jiwa
dalam waktu dekat,” tambahnya.
Mahendra
melanjutkan, ke depan ruang pertumbuhan lembaga jasa keuangan masih terbuka
lebar mengingat terjaganya profil risiko yang didukung kecukupan likuiditas dan
permodalan. Hal ini tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) Gross
perbankan 2,44 persen,dan rasio Non Performing Financing atau NPF perusahaan
pembiayaan 2,32 persen.
Sementara
itu Gubernur Sutarmidji mengatakan ditengah Pandemi Covid-19, UMKM adalah
penyumbang ekonomi terbesar di Kalimantan Barat, Saat ini sekitar 70 persen
perkembangan ekonomi Kalbar disumbang dari sektor UMKM.
“Karena
untuk sektor yang besar seperti yang disampaikan bapak Presiden Jokowi UMKM harus
terus bergerak,” ujarnya.
Lanjutnya,
dirinya meminta kepada semua sektor di Kalbar terus digerakkan, sehingga pelaku
usaha UMKM bisa masuk dalam segala hal, termasuk sektor kerajinan, kuliner dan
sebagainya. Ia juga berharap kepada Bupati dan Wali Kota di Provinsi Kalbar
untuk bisa melakukan edukasi kepada pelaku UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan
yang murah dari Pemerintah.
“Saya harap,
Bupati atau Wali Kota bisa berikan edukasi kepada pelaku UMKM untuk mengakses
sumber pembiayaan yang murah dari Pemerintah,” harapnya. (tim liputan).
Editor : Humas
Yarsi Pontianak
