YARSIPONTIANAK.ID (PONTIANAK) – Sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Pontianak kembali diselenggarakan pada Jumat (15/11/2024), dengan agenda pembuktian dari pihak termohon praperadilan. Praperadilan ini diajukan oleh Natalria Tetty Swan Siagian, Direktur CV SWAN, atas dugaan pelanggaran hukum dalam penghentian penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan Muda Mahendrawan. Natalria menuntut keadilan atas pengabaian dirinya sebagai korban utama dalam proses restorative justice yang dilakukan.
Sidang ini menyoroti penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa melibatkan korban utama, Natalria. Termohon menghadirkan saksi yang ditolak oleh pihak pemohon dengan alasan bahwa saksi tersebut adalah penyidik yang juga menjadi termohon dalam perkara ini.
Dari jalannya sidang terungkap bahwa termohon mengakui saksi pelapor mengatasnamakan CV SWAN dalam laporan polisi. Termohon juga sepakat bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan MoU yang diajukan Iwan Darmawan. Namun, tidak ada dokumen yang diberikan termohon yang membuktikan bahwa Iwan Darmawan merupakan korban. Sehingga dalil termohon yang menyebutkan Iwan Darmawan sebagai korban dinilai sebagai kebohongan oleh pemohon karena tidak didukung bukti konkret.
Pendapat Ahli Pidana Menjadi Sorotan
Ahli pidana yang dihadirkan oleh termohon dinilai berpihak oleh pihak pemohon. Ketika ditanya terkait keabsahan restorative justice yang dilakukan tanpa melibatkan korban utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2022, ahli menyatakan tidak dapat menjawab karena bukan kewenangannya.
Pemohon menilai bahwa jawaban ini tidak memadai, mengingat pertanyaan yang diajukan terkait penafsiran peraturan yang jelas diatur hukum.
Kontroversi SP3 dan Peran Muda Mahendrawan
Pada Agustus 2024, Polda Kalimantan Barat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang menguntungkan Muda Mahendrawan dan Urai Wisata, dengan alasan adanya kesepakatan restorative justice. Namun, Natalria yang mengklaim mengalami kerugian besar akibat tindakan tersebut merasa diabaikan.
“Proses restorative justice ini tidak melibatkan klien kami sebagai korban utama, tetapi justru melibatkan pelapor lain, Iwan Darmawan, yang bukan korban langsung. Ini mencederai prinsip keadilan,” ujar Zahid Johar Awal, S.H., kuasa hukum Natalria.
Zahid menegaskan bahwa restorative justice yang dilakukan melanggar Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengharuskan korban utama dilibatkan dalam proses tersebut.
Menurutnya, CV SWAN adalah pihak yang dirugikan, bukan pelapor lain yang disebut dalam SP3.
Kritik atas Proses Penyidikan
Nunang Fattah, S.H., anggota tim hukum Natalria, menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan menunjukkan penyimpangan baik secara materiil maupun formil.
“Secara materiil, hasil penyidikan tidak mencerminkan kenyataan. CV SWAN mengalami kerugian besar, namun justru Iwan Darmawan, yang bukan korban utama, yang menerima kompensasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa secara formil, proses perdamaian dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki kapasitas sebagai korban.
“Ini seperti dagelan hukum. Bagaimana mungkin pelapor yang bukan korban utama mendapat pemulihan, sementara korban yang sebenarnya diabaikan?” tambah Nunang.
Bukti dan Fakta di Persidangan
Dalam sidang dengan nomor perkara 14/Pid.Pra/2024/PN Ptk, tim hukum Natalria membeberkan sejumlah bukti, termasuk lima SPK dan kuitansi pembayaran yang menunjukkan kerugian CV SWAN. Termohon yang menghadirkan saksi penyidik justru memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan dalam proses penghentian penyidikan.
“Fakta-fakta ini semakin memperjelas bahwa penghentian penyidikan mengabaikan prinsip keadilan dan mengutamakan kepentingan pihak tertentu, termasuk tersangka Muda Mahendrawan,” tegas Zahid. (tim liputan).
