 |
| Menkeu Dan Menkes ASEAN Komitmen Perkuat Arsitektur Kesehatan |
YARSIPONTIANAK.COM (JAKARTA) – Sebagai rangkaian dari pertemuan 10th ASEAN Finance Minister
and Central Governor Meeting (AFMGM) 2023, hari ini terselenggara pertemuan
lintas sektoral antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara
ASEAN dalam forum ASEAN Finance and Health Ministers Meeting (AFHMM).
Pertemuan
ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara sektor keuangan dan kesehatan
dalam memperkuat kapasitas kesehatan di kawasan ASEAN dalam pencegahan,
kesiapsiagaan, dan respons (Prevention, Preparedness and Response/PPR) terhadap
pandemi, serta sebagai tindak lanjut nyata atas mandat dari para pemimpin
negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-42 dalam memperkuat arsitektur kesehatan
regional.
Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa para Menteri Keuangan dan
Menteri Kesehatan di ASEAN telah menyepakati beberapa poin penting sebagai
komitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan di Kawasan.
Pertama,
para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan mencatat hasil kajian terkait
arsitektur keuangan regional dan nasional untuk memperkuat PPR pandemi di
ASEAN.
Kajian
tersebut mengidentifikasi tingginya kesenjangan pembiayaan PPR di seluruh
negara anggota ASEAN dan modalitas pendanaan untuk memperkuat kapasitas PPR
nasional melalui pemanfaatan Dana Respons COVID-19 ASEAN dan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Lainnya serta Penyakit Baru secara efektif.
Kedua,
para Menteri menegaskan kembali perlunya membangun momentum menuju pemulihan
yang kuat dan berkelanjutan dengan berfokus pada implementasi mekanisme dan
strategi yang ada serta mengoptimalkan sumber daya regional dan memastikan
sinergi dan interoperabilitas dengan upaya global, seperti The Pandemic Fund
yang secara resmi diluncurkan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Ketiga,
para Menteri menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan investasi nasional
dalam kapasitas One Health dan menjajaki pembiayaan inovatif lainnya termasuk
inisiatif bilateral dan multilateral serta meningkatkan kerja sama dengan mitra
internasional dan pembangunan untuk mendukung implementasi Deklarasi Pemimpin
ASEAN tentang Inisiatif One Health.
Keempat,
para Menteri menegaskan komitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional
selain COVID-19 menuju pencapaian ketahanan Komunitas ASEAN, dengan
mempertimbangkan Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN (ACRF).
Terakhir,
para Menteri menyepakati perluasan Dana Respons ASEAN untuk COVID-19 menjadi
Dana Respons ASEAN untuk COVID-19 dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Lainnya
serta Penyakit Baru yang sudah ada. Para menteri juga sepakat untuk mempercepat
penyelesaian perjanjian pembentukan dan tahap persiapan the ASEAN Centre for
Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED).
Menteri
Kesehatan RI, Budi G. Sadikin menyebut tiga kesepakatan tersebut sangat penting
untuk mempersiapkan keadaan darurat kesehatan berikutnya setelah pandemi yang
menyebabkan banyak kemunduran dalam indikator kesehatan Kawasan.
Persiapan
keadaan darurat ini nantinya akan berpusat pada pendekatan pencegahan,
kesiapsiagaan dan respons pandemi (PPR). Dengan demikian, penguatan ketahanan
kesehatan kawasan akan difokuskan pada upaya pencegahan dibandingkan kapasitas
respons.
Menkes
menyebut pencegahan ini sangat dibutuhkan untuk meredam dampak yang lebih besar
dan luas. Belajar dari COVID-19, pandemi telah menimbulkan dampak yang tidak
sedikit terutama di sektor kesehatan dan ekonomi.
Hal
lainnya, pandemi juga memiliki siklus yang sangat panjang, puluhan bahkan
ratusan tahun. Siklus panjang ini tentunya membutuhkan pembiayaan yang besar,
yang mana setiap negara memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Karenanya
diperlukan pembiayaan inovatif untuk mengisi kesenjangan.
Celah
yang besar ini direspons dengan menginisiasi pembentukan Dana Respons COVID-19
ASEAN, tak lama setelah pandemi terjadi. Dana tersebut memberikan dukungan
pembiayaan kepada Negara Anggota ASEAN dalam deteksi, pengendalian, dan
pencegahan penularan COVID-19.
Dana
tersebut juga digunakan untuk meningkatkan keselamatan profesional medis,
petugas kesehatan, pekerja garis depan, dan populasi yang lebih luas dari
Negara Anggota ASEAN.
Sebagai
tindaklanjut dari Dana Respons COVID-19 ASEAN dan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Lainnya serta Penyakit Baru, dalam pertemuan lintas sektor hari ini,
Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan juga menyampaikan gagasan untuk
menetapkan dan mengonsolidasikan dana kesehatan dari sektor publik, sektor
swasta, maupun filantropi dalam satu wadah bernama One Health Care Fund.
One
Health Care Fund akan digunakan untuk dana darurat Penggunaan dana One Health
Care tersebut akan dilanjutkan ditahun 2024 dipandu oleh Laos yang mengasumsikan
Kepemimpinan ASEAN.
Menkes
Budi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah
menginisiasi pertemuan lintas sektor hari ini yang sekaligus menandai tonggak
sejarah lain dalam mewujudkan visi ASEAN dalam memperkuat arsitektur Kesehatan
Kawasan dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit
darurat Dana ASEAN.
Untuk
memastikan tercapainya amanat para Pemimpin ASEAN, hasil AFHMM akan dilaporkan
pada KTT ASEAN yang akan diadakan di Jakarta, pada tanggal 5 – 7 September
2023. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan
agenda ini di bawah kepemimpinan ASEAN Laos 2024. (Sumber : Humas Kemenkes RI).
Editor
: Humas Yarsi Pontianak
