 |
| Ketua PWNU Kalbar Tegaskan Dan Deklarasikan Gerakan Anti Politisasi Agama |
YARSIPONTIANAK.COM (PONTIANAK)
– Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, DR Syarif,
M.Ag mengajak seluruh masyarakat dan semua pihak untuk tetap menjaga persatuan
dan kesatuan menjelang Pemilu tahun 2024 yang saat ini mulai terasa.
DR Syarif,
M.Ag yang juga merupakan Rektor IAIN Pontianak ini bahkan secara tegas mengajak
semua pihak untuk menolak Politisasi Agama dalam Pesta Demokrasi yang sebentar
lagi dilaksanakan, hal ini sampaikan disela-selakegiatan Deklarasi Tangkal
Radikalisme Anti Politik Identitas di Aula Iain Pontianak pada Hari Jumat (13
Januari 2023).
“Secara
tegas kita Menolak Politik Identitas apa lagi Politisasi Agama, Menolak berarti
tegas dan paham apa yang kita lakukan bukan sekedar anti tetapi sebagai kaum
Intelektual harus Menolak karena itu hal ini harus kita gaungkan bersama-sama,”
ucap Ketua PWNU Kalbar Ini tegas.
Ketua
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, DR Syarif, M.Ag
berharap politisi-politisi untuk tidak menggunakan termonologi agama yang
terkadang kemudian melakukan hujat menghujat sehingga bisa memicu perpecahan
antar anak bangsa.
“Kita
berharap tidak ada lagi penggunaan termonologi-termonologi Agama sehinga bisa
memicu perpecahan baik antar agama maupun intern agama itu sendiri dan ini
sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan kita,” ucapnya.
Hal senada
dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, H Ria Norsan, Ia mengatakan
sangat mengapresiasi yang dilakukan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
Kalimantan Barat yang menginisiasi gerakan penolakan Politisasi Identitas dan
Politisasi Agama di tahun poltik ini.
“Ini suatu
hal yang pertama dilakukan oleh saudara-saudara di PWNU Kalbar, saya sendiri
sangat mendukung hal tersebut karena ini sangat penting kita lakukan
bersama-sama, kita harus memahami bahayanya penggunaan isu-isu identitas bahkan
hingga ke politisasi agama,” ucapnya.
H Ria Norsan
yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalimantan Barat ini juga
menegaskan bahwa larangan penggunaan tempat-tempat ibadah untuk dijadikan
tempat berpolitik sudah jelas dan akan dipertegas kembali pada saat kunjungan
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ke Kalimantan Barat kedepannya.
“InsyaAllah
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Bapak H Yusuf Kalla akan berkunjung ke
Kalimantan Barat juga akan mepertegas apa yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat hari ini,” terangnya.
Sebagai
wujud ketegasan tersebut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan
Barat hari ini bersama seluruh elemen melakukan Deklarasi Tangkal Radikalisme
Anti Politik Identitas.
Isi Deklarasi
adalah:
Pertama
Kami bertekad menjadi terdepan dan
bersama segenap komponen bangsa untuk terus membangun dan merawat kerukunan
beragama dan kerukunan nasional, demi tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila,
UUD 1945, dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika;
Kedua
Menolak segala bentuk penyebaran
berita bohong/hoaks ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik,
menciderai kerukunan beragama dan kekacauan bangsa;
Ketiga
Mengimbau dan mengajak seluruh
komponen umat beragama untuk menghargai perbedaan, mengedepankan persamaan, dan
meminimalisir kecurigaan dan prasangka buruk terhadap sesama penganut beragama,
demi terciptanya kerukunan, kedamaian dan keamanan;
Keempat
Mengajak seluruh komponen masyarakat
beragama untuk menolak segala bentuk eksploitasi isu-isu SARA dan politik
identitas yang sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan;
Kelima
Mengajak seluruh komponen umat
beragama untuk memperkuat kearifan lokal, sebagai daya tangkal intoleran,
radikalisme, dan terorisme yang sangat ini sedang dilakukan oleh orang-orang
yang tidak bertanggung jawab. Mendukung TNI dan Polri untuk bertindak tegas
sesuai aturan terhadap orang-orang yang merusak persatuan, merongrong NKRI dan
menciderai kedamaian umat beragama. (tim liputan).
Editor : Humas Yarsi Pontianak
