 |
| Bahasan saat Rapat Review Kinerja Aksi Integrasi Penurunan Stunting |
YARSIPONTIANAK.COM
(PONTIANAK) – Wakil Walikota Pontianak, Bahasan
menjelaskan, berdasarkan hasil survei pemantauan status gizi balita 2022, angka
stunting di Kota Pontianak mengalami kenaikan dari yang semula 12,4 persen
menjadi 15,8 persen.
Jika
disesuaikan dengan target yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024, Kota Pontianak masih harus menurunkan
prevalensi stunting kurang lebih 2 persen sebelum 2024.
Hal tersebut
disampaikan Wakil Walikota Pontianak, Bahasan saat Rapat Review Kinerja Aksi
Integrasi Penurunan Stunting Kota Pontianak Tahun 2022, di Ruang Rapat Wali
Kota pada hari Selasa (27 Desember 2022).
“Dimana
target tahun 2024 harus mencapai 14 persen. Ini sesuai visi dan misi Wali Kota
yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan
berbudaya,” terangnya.
Kenaikan
angka ini berpusat di dua wilayah, yaitu Kecamatan Pontianak Tenggara dan
Pontianak Selatan. Kendati begitu kata Bahasan, sudah terjadi penurunan pada
sepuluh kelurahan yang menjadi prioritas penanganan.
“Perlu
dipahami apa yang jadi penyebab sehingga kedua wilayah jadi naik. Mudah-mudahan
segera dapat hasil analisa untuk kemudian dilakukan intervensi,”
ungkapnya.
Bahasan
meminta lurah dan camat secara berkala melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga
yang anaknya sudah terdata sebagai pengidap stunting. Tak kalah penting,
lanjutnya, adalah memberikan tindakan medis yang telah ditetapkan pakar
kesehatan mengenai hal ini.
“Tidak
lupa adalah mencukupi gizi ibu hamil, memberikan pemahaman serta dorongan
psikologis supaya bayi dalam kandungan senantiasa sehat lahir dan batin,”
kata Wawako.
Sementara
itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Multi Juto
Bhatarendro menambahkan, segenap upaya telah dilaksanakan untuk menurunkan
angka stunting.
Beberapa
kendala ditemui pihaknya saat melakukan aksi konvergensi stunting untuk tahun
2022. Diantaranya adalah belum adanya anggaran operasional bagi Tim Pencegahan
dan Penurunan Stunting (TPPS).
“Setelah
itu karena jadwal tenaga pakar yang padat, akhirnya tidak bisa ikut turun saat
ke lapangan,” imbuh dia.
Kenaikan
angka ini menjadi warning bagi pihaknya untuk meningkatkan kualitas penanganan,
dalam arti diperlukan lebih banyak waktu serta biaya yang dikhususkan pada
persoalan stunting.
“Semua
sudah kita lakukan, tapi kita terus evaluasi. Targetnya sebelum 2024 sudah
tercapai, kalau bisa melebihi,” tutupnya. (tim liputan).
Editor : Humas
Yarsi Pontianak
